Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pemantauan Evaluasi Pelaporan (PEP) Online: Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan

Written By: 
Angga Ariestya
Monday, April 10, 2017

Bersama-sama dengan negara-negara lain di dunia, pemerintah Indonesia tengah berupaya menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C. Perjalanan panjang dalam upaya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon Gas Rumah Kaca (GRK) dunia terus ditempuh.

Akhir tahun 2016 lalu, pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) kepada Secretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri, dan 41 % dengan dukungan internasional sampai dengan tahun 2030, serta tetap mempertahankan target 7% pertumbuhan ekonomi. Komitmen pemerintah Indonesia tersebut telah dinyatakan dalam UU No. 16/ 2016 dan menyebabkan proses kaji ulang/revisi dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) sebelumnya perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain penyesuaian garis acuan emisi (reference emission level/REL) yang akan digunakan tolak ukur kinerja penurunan emisi, perbaikan target penurunan emisi, dan revisi rencana aksi mitigasi di masing-masing sektor.

Adanya perubahan kewenangan pemerintah dengan terbitnya UU No.23/2014 dan Peraturan Pemerintah No.18/2016 menyebabkan terjadinya perubahan organisasi tata laksana pemerintahan di tingkat provinsi. Hal ini membuat proses pelaksanaan RAD-GRK yang tadinya ada di tingkat kabupaten menjadi di tingkat provinsi. Dalam rangka memenuhi target nasional, BAPPENAS mengamanatkan kepada semua provinsi di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan kaji ulang RAD-GRK.

“Beberapa provinsi sedang dalam proses revisi RAD-GRK saat ini. Hal ini sejalan dengan agenda nasional yang ditujukan untuk kelima sektor penyumbang emisi GRK. Lima sektor tersebut adalah pertanian, kehutanan, energi, industri, dan pengelolaan limbah. Dari kelima sektor, kontribusi terbesar penyumbang emisi GRK saat ini masih dari sektor berbasis lahan,” ujar Atjeng Kadaryana, Kepala Sekretariat RAN-GRK yang ditemui dalam acara lokakarya di Palembang, Rabu (22/3/2017).

Untuk menindaklanjuti komitmen penurunan emisi GRK, pemerintah Indonesia telah menyusun RAN-GRK dalam memberikan kerangka kebijakan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan upaya mengurangi emisi GRK dalam jangka waktu yang telah ditentukan. RAN-GRK ini telah disahkan lewat Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011.

“Posisi saat ini, PP No. 61 Tahun 2011 ini juga masih dalam proses revisi. Tujuannya untuk diseleraskan dengan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang baru,” jelas Atjeng.

Dalam implementasinya, RAN-GRK diturunkan menjadi RAD-GRK yang merupakan strategi penurunan emisi lintas sektor di tingkat provinsi. RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 34 tahun 2012. Dokumen RAD-GRK ini merupakan bentuk komitmen Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mendukung mitigasi terhadap perubahan iklim yang dijabarkan dalam program/kegiatan yang dilakukan di daerah melalui pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan, Edward Candra optimis target kontribusi pengurangan emisi GRK Sumatera Selatan akan naik secara signifikan. Menurut Edward, kaji ulang dan evaluasi RAD-GRK perlu dilakukan untuk menyesuaikan target pengurangan emisi dengan perkembangan signifikan di sektor kehutanan, pertanian, transportasi, lahan gambut, industri dan pengeloaan limbah.

"Perkembangan di sektor tersebut cukup signifikan, artinya ini peluang untuk meningkatkan kontribusi penurunan emisi GRK. RAD ini sebagai awal, selanjutnya kita akan susun tim yang melibatkan seluruh stakeholder seperti Bappenas dan World Agroforestry Center (ICRAF) dengan program Locally Mitigation Actions Program in Indonesia (LAMA-I)," jelas Edward.

Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, yaitu telaksananya pencapaian target penurunan emisi  GRK dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama, maka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankannya, sangat diperlukan.

World Agroforestry Centre (ICRAF) melalui program Locally Appropriate Mitigation Actions Program in Indonesia (LAMA-I) yang didanai oleh Royal Danish Embassy (DANIDA) dan didukung oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), bersama dengan Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific, Bogor Agriculture University (CCROM - IPB) serta berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda Propinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pemantauan Evaluasi Pelaporan (PEP) Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 22 – 24 Maret 2017, di Hotel Santika, Palembang.

Suyanto, Kordinator World Agroforestry Centre (ICRAF) untuk Proyek LAMA-I, Rabu (22/03/2017), mengatakan, “Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian revisi dokumen RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan dan terbangunnya  pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim secara online. Kedua hal tersebut sangat penting sebagai bagian terpadu dalam kebijakan pertumbuhan hijau Provinsi Sumatera Selatan yang rencananya akan diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada bulan Mei mendatang.”

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersampaikannya informasi terkini kepada para pihak mengenai kebijakan maupun metode perhitungan emisi GRK, teridentifikasinya target penurunan emisi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh  masing-masing perangkat daerah, teridentifkasi siapa penanggung jawab yang akan menyusun dan memperbaiki dokumen RAD-GRK, dan menambah wawasan para pihak dalam mengkaji ulang dokumen RAD-GRK.

Nantinya, sistem secara online akan dikembangkan dalam rangka memantau dan mengevaluasi rencana aksi daerah. Sistem ini akan membantu terciptanya sinergi berjenjang dari suatu pelaksanaan RAD-GRK mulai dari level nasional sampai dengan timgkat daerah atau kabupaten.

 

Lihat juga: di sini