Dalam 10 tahun terakhir ini, pertanyaan mengenai legalitas di Indonesia telah menjadi inti dari perdebatan pengelolaan hutan lestari dan penegakan hukum kehutanan. World Agroforestry Centre (ICRAF), bersama mitranya HUMA dan Q-BAR secara berkelanjutan melakukan penelitian yang telah mejadi suatu perdebatan yang substantif. Dengan munculnya REDD dan kesempatan untuk meningkatkan aliran dana kepada lanskap yang kaya akan karbon, pertanyaan mengenai legalitas atau pertanyaan mengenai siapa yang mempunyai hak milik atas suatu lanskap menjadi suatu hal yang lebih penting dari sebelumnya. Kondisi tersebut di atas mejadi dasar dari penelitian “Studi Kebijakan: Penguatan Tenurial Masyarakat dalam Penguasaan Hutan”. Hasil studi ini terfokus pada perkembangan dialog dan instrumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari upaya untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan hak yang tertera dalam hukum pertanahan dan kehutanan. Penelitian legalitas dan kebijakan nasional ini dilengkapi pula oleh analisis di tingkat provinsi dan kabupaten yang terdiri dari informasi proses legislasi pada tingkat lokal dan kerangka untuk deliniasi hak kolektif di dalam maupun di luar kawasan hutan yang ditetapkan oleh Negara. Penelitian yang dilakukan oleh ICRAF dan beberapa mitranya diharapkan berkontribusi secara langsung terhadap kualitas negosiasi multi-pihak dalam rancangan definisi lanskap politik dan biofisik ini. Hasil spesifik dimaksudkan kepada definisi yang jelas mengenai hak kolektif pada tingkat nasional dan lokal serta implementasinya. Semua hal ini bertujuan untuk menetapkan hak kepemilikan untuk melengkapi jasa lingkungan terutama pengurangan CO2.